bali.jpnn.com, MATARAM - Kanwil Kemenkum NTB terus mendorong penguatan pelindungan Kekayaan Intelektual (KI) di daerah, salah satunya melalui pengembangan potensi Indikasi Geografis (IG).
Hal tersebut diwujudkan dengan mengikuti Rapat Pembahasan Potensi Indikasi Geografis Kelapa yang digelar Direktorat Merek dan Indikasi Geografis, Ditjen Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), secara daring, Jumat (4/9/2026).
Kegiatan diikuti Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati bersama Kadiv Pelayanan Hukum Anna Ernita dan Tim Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual serta perwakilan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dari berbagai daerah.
Rapat tersebut menjadi tindak lanjut arahan Dirjen Kekayaan Intelektual Hermansyah Siregar untuk mengidentifikasi dan menggali kembali potensi produk kelapa di berbagai daerah yang dapat didorong menjadi permohonan Indikasi Geografis.
Gunawan dari DJKI menyampaikan bahwa inventarisasi potensi kelapa sebelumnya telah dilakukan pada tahun 2025, tetapi masih terdapat sejumlah potensi yang belum ditindaklanjuti.
“Kantor Wilayah diminta kembali melakukan pendalaman terhadap produk kelapa di wilayah masing-masing, terutama untuk menemukan karakteristik, keunikan, reputasi, serta keterkaitannya dengan wilayah geografis,” ujar Gunawan.
Gunawan menjelaskan bahwa objek Indikasi Geografis tidak terbatas pada buah kelapa segar, tetapi juga dapat mencakup kopra maupun produk turunannya.
Asal memiliki karakteristik dan keunggulan tertentu yang dapat dibuktikan.
