jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Pansus Papua DPD RI Dr. Filep Wamafma menyoroti peristiwa penembakan tiga warga sipil yang merupakan aparatur pemerintah di Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan pada Rabu (9/9/2026).
Menurutnya, kejadian ini kembali menunjukkan bahwa masyarakat sipil masih menjadi kelompok paling rentan dalam konflik bersenjata di Papua.
"Saya menyampaikan duka mendalam kepada keluarga korban. Mereka menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat, tetapi justru kehilangan nyawa dalam situasi konflik," kata Filep, Jumat (11/9/2026).
Menurut Filep. Pemerintah perlu segera menyikapi agar kejadian serupa tidak berulang dan terus berlarut-larut. Presiden sudah waktunya mengambil keputusan politik nasional untuk menyelesaikan konflik Papua yang telah berlangsung terlalu lama.
Seperti diketahui, data Komnas HAM menunjukkan bahwa pada semester I 2026 terdapat 42 peristiwa konflik di Papua dengan 59 korban meninggal dan 50 korban luka.
Dari korban meninggal, 43 di antaranya merupakan warga sipil, 8 anggota TNI-Polri, dan 8 anggota kelompok bersenjata. Data ini memperlihatkan bahwa masyarakat sipil menanggung dampak paling besar.
Filep menegaskan perlindungan masyarakat sipil harus menjadi prioritas sekaligus indikator utama keberhasilan kebijakan di Papua.
Setiap warga harus bebas dari rasa takut dan ancaman, berhak hidup, bekerja, bersekolah, berobat, bepergian dan memperoleh pelayanan pemerintah tanpa takut menjadi korban kekerasan.
