jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Indonesia menghadapi ancaman serius dari gigitan ular berbisa yang terus memakan korban jiwa setiap tahunnya. Berdasarkan data dari Indonesia Toxinology Society, tercatat 9.878 kasus gigitan ular pada 2024 dengan 54 korban meninggal dunia. Tren mematikan ini berlanjut hingga Oktober 2025, di mana terdapat 8.721 kasus dengan 25 nyawa melayang.
Ironisnya, sebagai negara yang menyimpan 10 persen spesies ular berbisa di dunia, Indonesia justru mengalami kelangkaan stok serum antibisa ular.
Hingga saat ini, Indonesia baru mampu menyediakan serum untuk tiga spesies saja, yaitu Kobra Jawa, Ular Tanah, dan Welang. Sisanya, Indonesia bergantung penuh pada impor, terutama dari Australia.
Dosen Biologi Universitas Gadjah Mada (UGM) sekaligus pengamat satwa liar, Donan Satria Yudha, mengungkapkan bahwa penyebab utama ketergantungan impor ini adalah minimnya dukungan pemerintah, khususnya Kementerian Kesehatan, dalam pengembangan produksi lokal.
"Kenapa impor? Karena tidak punya dukungan dari negara untuk bisa memproduksi sendiri. Kami punya kemampuannya, cuma masalahnya ada pada anggaran Research and Development (R&D) yang belum ada," tegas Donan, Kamis (7/6).
Menurut Donan, meski teknologi antibisa "universal" mulai berkembang di tingkat global, Indonesia masih jauh tertinggal. Jangankan meneliti antibisa universal yang berbiaya tinggi, pengembangan antibisa konvensional saja masih terhambat masalah finansial dan fasilitas.
Selain faktor pendanaan, letak geografis Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau menjadi tantangan tersendiri.
Spesies ular berbisa endemik tersebar luas di lokasi-lokasi terpencil seperti Nusa Tenggara, Maluku, hingga Papua. Hal ini menyulitkan peneliti untuk mendapatkan sampel bisa (venom) dalam jumlah yang cukup.
