jatim.jpnn.com, SURABAYA - Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menegaskan proses hukum terhadap mantan Direktur Utama Kebun Binatang Surabaya (KBS) Chairul Anwar, yang menjadi tersangka dugaan korupsi harus menjadi momentum untuk membenahi tata kelola keuangan di KBS.
Menurut Eri, Pemerintah Kota Surabaya sejak awal berkomitmen mengungkap setiap persoalan yang terjadi di lingkungan BUMD, termasuk dugaan penyimpangan dana di KBS.
"Seperti yang selalu saya sampaikan, sing salah ya seleh. Apa pun permasalahan di Pemkot memang harus dibenarkan,” kata Eri, Rabu (22/7).
Eri mengungkapkan dugaan penyimpangan itu bermula dari hasil audit yang menemukan selisih sekitar Rp8 miliar antara saldo kas dan laporan keuangan KBS pada 2023. Temuan tersebut kemudian menjadi dasar pemeriksaan lebih lanjut hingga kini ditangani Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dengan nilai kerugian negara yang diperkirakan mencapai Rp10,2 miliar.
“Ketika ada di dalam laporan kas ada uang sekitar Rp8 miliar, ternyata uangnya tidak ada. Karena itu kami buka semuanya supaya jelas prosesnya. Sekarang informasinya berkembang sampai sekitar Rp10 miliar,” ujarnya.
Dia menjelaskan sejak menjabat Wali Kota Surabaya, audit terhadap KBS dilakukan setiap tahun. Namun, mulai beberapa tahun terakhir ia memerintahkan agar pemeriksaan dilakukan auditor independen yang direkomendasikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), bukan auditor yang dipilih sendiri oleh BUMD.
“Saya minta audit internal yang tidak dipilih oleh BUMD. Saya lihat laporan audit ada yang tidak pas, akhirnya saya minta diaudit oleh tim independen yang direkomendasikan BPK. Dari situ ditemukan persoalan ini,” jelasnya.
Eri memastikan dugaan penyimpangan tersebut tidak berdampak pada kondisi satwa dalam dua tahun terakhir. Menurutnya, sejak 2024 pengawasan terhadap operasional KBS telah diperketat sehingga kebutuhan pakan hewan tetap terpenuhi.
