jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pemprov Jatim Melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) bergerak cepat mencari sumber pendapatan baru dengan menggelar Forum Kolaborasi Optimalisasi Barang Milik Daerah (BMD) di Aston Gresik Hotel & Conference Center, Kamis (31/7).
Forum itu mempertemukan perwakilan pemerintah daerah, pengusaha, dan calon investor untuk menjajaki peluang kerja sama dalam pemanfaatan aset daerah.
Langkah strategis tersebut dilakukan guna mengantisipasi potensi penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pascaberlakunya UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (UU HKPD).
Kepala BPKAD Jatim Sigit Panoentoen menjelaskan perubahan skema bagi hasil telah berdampak besar. Apabila sebelumnya provinsi mendapat 70 persen dan kabupaten/kota 30 persen, kini angkanya berbalik.
Perubahan ini berpotensi menyebabkan penurunan pendapatan provinsi hingga Rp 4 triliun. Hal tersebut tantangan yang harus dihadapi.
"Kami mendorong seluruh kepala dinas untuk mencari sumber pendapatan baru. Salah satu cara paling efektif dengan mengoptimalkan aset daerah yang saat ini berjumlah lebih dari Rp 61 triliun. Aset-aset ini tidak boleh menjadi aset 'tidur', melainkan harus produktif dan memberikan nilai ekonomi," kata Sigit.
BPKAD Jatim telah melakukan serangkaian kunjungan (roadshow) ke berbagai kota di Indonesia sejak akhir tahun 2023 untuk menjalin kerja sama dengan investor potensial.
Ketua Komisi C DPRD Jatim Adam Rusydi menyatakan dukungan penuh legislatif terhadap upaya ini. Dia menekankan pentingnya peran aktif pemerintah dan legislatif dalam menginventarisasi dan mengoptimalkan aset.
