jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno menilai keputusan Presiden Prabowo Subianto untuk tidak menaikkan tarif listrik merupakan langkah strategis yang menegaskan keberpihakan negara kepada rakyat.
Menurut Eddy, kebijakan tersebut tidak dapat dilepaskan dari situasi sektor ketenagalistrikan nasional, khususnya terkait ketergantungan pada batu bara dan gas sebagai sumber utama pembangkit listrik.
Dalam konteks ini, negara tidak hanya berhadapan dengan dinamika harga, tetapi juga persoalan pasokan yang terganggu akibat dinamika geopolitik.
“Saya mengapresiasi bahwa tarif listrik ini tidak akan naik. Karena kami lihat bahwa mengalami dua tantangan terbesar. Satu, tantangan untuk memberikan suplai batu bara sesuai dengan kebutuhan dan kapasitas pembangkit-pembangkit PLN. Kedua, ketersediaan pasokan gas, karena batu bara dan gas merupakan dua sumber energi utama untuk menggerakkan pembangkit listrik kita saat ini,” ujar Waketum PAN ini.
Eddy menegaskan dalam situasi ini biaya energi global mengalami volatilitas tinggi dan tekanan terhadap rantai pasok semakin kuat.
Keputusan untuk menahan tarif listrik bukan sekadar kebijakan populis, melainkan instrumen stabilisasi ekonomi yang krusial.
Menurutnya, tanpa intervensi negara, kenaikan tarif listrik berpotensi memicu efek berantai terhadap inflasi, biaya produksi, dan daya beli masyarakat.
Namun demikian, tantangan yang lebih mendasar adalah memastikan bahwa subsidi listrik benar-benar tepat sasaran, efisien, dan berkeadilan.
