jpnn.com, JAKARTA - Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji menuntut agar anggaran pendidikan yang diduga dikorupsi Bupati Langkat Syah Afandin dikembalikan untuk kepentingan dunia pendidikan.
Menurut dia, dana pendidikan merupakan hak peserta didik sehingga harus dipulihkan, bukan hilang akibat praktik korupsi.
Ubaid mengatakan, kasus di Langkat membuktikan anggaran pendidikan masih menjadi sasaran empuk korupsi bagi elite daerah.
Besarnya alokasi anggaran, banyaknya paket pengadaan, lemahnya pengawasan, serta kuatnya relasi kuasa kepala daerah terhadap dinas pendidikan, kepala sekolah, hingga penyedia barang dan jasa membuat sektor pendidikan rentan diselewengkan.
"Anggaran pendidikan masih menjadi ladang empuk korupsi bagi elite daerah. Mengapa? Karena anggarannya besar, paket pengadaannya banyak, pengawasannya lemah, dan relasi kuasa kepala daerah terhadap dinas, kepala sekolah, serta penyedia barang/jasa sangat dominan," tuturnya melalui pesan singkat, Minggu (5/7).
"Ketika pendidikan dikelola seperti proyek politik, maka sekolah berubah menjadi mesin rente," lanjut dia.
Ubaid juga menyoroti dugaan praktik jual beli jabatan kepala sekolah dalam kasus Syah Afandin tersebut.
Kata dia, jika kepala sekolah dipilih karena setoran dan bukan kompetensi, dampaknya tidak hanya merusak birokrasi pendidikan. Kualitas pembelajaran disebut akan turut terdampak.
