jpnn.com, PONTIANAK - Pemerintah pusat menegaskan komitmennya dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Barat.
Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH), Hanif Faisol Nurofiq, memimpin langsung Rapat Koordinasi Pengendalian Karhutla di Pontianak, Kalimantan Barat.
Dalam arahannya, Menteri Hanif menyampaikan bahwa percepatan penanganan karhutla menjadi prioritas utama.
Setiap titik api yang cepat dipadamkan diyakini dapat mencegah pencemaran udara, kerusakan ekosistem, dan meluasnya kebakaran, terutama di lahan gambut yang sangat rentan.
“Kecepatan dan ketepatan sangat menentukan. Begitu muncul titik api, harus segera dipadamkan agar tidak berkembang menjadi kebakaran besar, apalagi di lahan gambut yang membutuhkan upaya luar biasa untuk mengendalikannya,” ujar Menteri Hanif.
Data per 31 Juli 2025 mencatat sebanyak 1.500 hotspot di Kalimantan Barat, dengan 297 titik berstatus kepercayaan tinggi.
Sebanyak 258 kejadian kebakaran telah terjadi dengan luas terdampak mencapai 989 hektar, terutama di lahan mineral dan gambut di Kabupaten Sambas, Mempawah, dan Kubu Raya.
Sejak penetapan Status Siaga Darurat Karhutla pada 17 April 2025, KLH/BPLH telah mengoordinasikan langkah-langkah terpadu.
