jpnn.com, JAKARTA - Koalisi masyarakat sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan menolak upaya pemerintah untuk menetapkan Presiden kedua RI Soeharto sebagai Pahlawan Nasional.
Perwakilan koalisi Wira Dika Orizha Piliang mengatakan tidak semua presiden layak dianugerahi gelar pahlawan.
Wira menyebut terdapat beberapa alasan yang membuat Soeharto tidak layak menyandang gelar Pahlawan Nasional.
Peneliti Imparsial itu menganggap pemberian gelar pahlawan ke Soeharto sebagai bentuk pemutihan sejarah kelam era Orde Baru.
"Upaya pengaturan kejahatan oleh negara dan merupakan upaya pemutihan sejarah kelam yang dilakukan oleh rezim otoritarinisme yang terjadi di masa pemerintah orde baru," kata dia dalam acara 29 Tahun PBHI di Jakarta, Rabu (5/11).
Wira menyebutkan periode kepemimpinan Soeharto juga terjadi kasus pelanggaran hak asasi manusia dan penculikan aktivis, sehingga tak layak ditetapkan pahlawan.
Selain itu, kata dia, Soeharto sebagai presiden juga menjadi simbol korupsi sistemik yang terus terjadi di Indonesia.
"Soeharto merupakan simbol dari korupsi sistemik yang terjadi para masa pemerintahan Orde Baru," katanya.
