jpnn.com, JAKARTA - Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah menyebut pemerintah perlu mencapai pertumbuhan ekonomi angka 5,2 sampai 5,3 persen agar Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2026 sehat dan berkelanjutan.
Dia berkata demikian demi menanggapi pertanyaan awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (24/6) ini terkait rencana DPR dan pemerintah membahas RAPBN 2026.
"Pertumbuhan yang ideal yang ingin dicapai di APBN nanti pada 2026, ya, di batas 5,2 sampai 5,3," kata Said, Selasa.
Menurut legislator Fraksi PDI Perjuangan itu, APBN 2026 harus menjawab tantangan ke depan soal ketidakpastian global, sehingga setiap negara membuat proteksi di dalam negeri.
"Musuh kita itu ketidakpastian. Setiap negara pasti akan melakukan proteksi terhadap negaranya sendiri," ujar Said.
Dia mengatakan ketidakpastian global akibat lalu lintas perdagangan yang memburuk sebagai imbas kebijakan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.
"Lalu lintas perdagangan sedemikian buruk, karena ulahnya Presiden Amerika yang seperti kita alami saat ini," lanjut Said.
Ketua DPD PDIP Jawa Timur itu mengatakan pemerintah dan DPR RI rencananya mulai membahas RAPBN Tahun 2026 mulai 1 Juli 2025 dengan penyampaian pandangan Menkeu Sri Mulyani.
