jpnn.com, JAKARTA - Perjuangan meraih status PPPK sangat sulit. Sangat disayangkan bila status tersebut ditolak dengan alasan hanya dijadikan ban serep PNS.
Pengurus Forum Komunikasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (FKPPPK) Nurul Huda mengatakan, kalau masih ada yang bilang kecewa menjadi PPPK, semestinya menolak saja dari awal dan tidak usah ikuti prosesnya.
"Sudah tahu perjuangan panjang untuk mendapatkan status PPPK. Saatnya kita lebih berpikir logis dan positif," kata Nurul kepada JPNN, Sabtu (27/9).
Pemerintah, lanjutnya, sudah berupaya, tinggal mendorong bagaimana PPPK masa kontraknya sampai pensiun bisa diterapkan di seluruh Indonesia.
Selain itu, hak-hak PPPK betul-betul disamakan dengan PNS karena sama-sama ASN. Mendapat kesempatan sama untuk jenjang karier dan setelah pensiun mendapatkan dana pensiun sehingga PPPK bisa menjalankan tugas dengan tenang.
Nurul berharap anggota FKPPPK konsisten pada perjuangan.
"Kontrak sampai masa pensiun telah dikabulkan pemerintah, tinggal pusat memberikan penegasan kepada daerah, karena tahun depan banyak PPPK yang masa kontraknya diperpanjang lagi," terang Nurul.
Dia juga menyentil soal dana pensiun agar Presiden Prabowo Subianto segera menerbitkan PP dana pensiun untuk PPPK.
