bali.jpnn.com, BIMA - Kanwil Kemenkum NTB menggelar kegiatan Penyuluhan Hukum dan Pendampingan Teknis bagi paralegal di aula Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kabupaten Bima, Kamis (23/7).
Kegiatan ini dihadiri Koordinator Zona Kabupaten Bima Soelistyaningsih bersama tim Penyuluh Hukum Kanwil Kemenkum NTB, Kepala Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat DPMPD Kabupaten Bima Dr. Juwaidin yang mewakili Kepala Dinas, Direktur OBH Posbakumadin Kota Bima Agus Hardianto, Direktur OBH Ksatria Bima Agus Hartawan, Ketua Posbakumadin Dompu, serta para paralegal se-Kabupaten Bima.
Juwaidin mengapresiasi sinergi yang terus dibangun Kanwil Kemenkum NTB dalam memperkuat Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Desa sebagai sarana memperluas akses keadilan bagi masyarakat.
Menurutnya, paralegal memiliki peran strategis sebagai garda terdepan dalam memberikan pendampingan hukum dan penyelesaian sengketa di tingkat desa.
Penyuluh Hukum Ahli Madya Soelistyaningsih menjelaskan bahwa tahap aktualisasi menjadi bagian penting dalam proses pembinaan paralegal.
Dari 191 Posbakum Desa yang telah diresmikan di Kabupaten Bima, sebanyak 94 paralegal telah mengikuti pelatihan.
Kini mereka memasuki tahapan aktualisasi sebagai syarat kelulusan dan sertifikasi oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN).
Ia juga mengingatkan agar peserta memanfaatkan pendampingan dari Organisasi Bantuan Hukum (OBH) terakreditasi di Kabupaten Bima, yakni Posbakumadin Kota Bima dan Ksatria Bima, apabila menemui kendala dalam pelaksanaan aktualisasi maupun pelaporan.
