bali.jpnn.com, MATARAM - Kanwil Kemenkum NTB terus berkomitmen meningkatkan kualitas pembentukan peraturan perundang-undangan melalui penguatan kompetensi sumber daya manusia.
Komitmen tersebut diwujudkan dengan mengikuti kegiatan Pendalaman Materi Perancang Peraturan Perundang-undangan bertema "Penggunaan Metode Omnibus dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan" yang digelar secara virtual melalui Zoom Meeting, Jumat (3/7).
Kegiatan ini diikuti unit Eselon I Kementerian Hukum, kementerian/lembaga, Kantor Wilayah Kementerian Hukum seluruh Indonesia, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, serta sekretariat DPRD provinsi dan kabupaten/kota.
Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan III Unan Pribadi saat membacakan sambutan Dirjen Peraturan Perundang-undangan Dhahana Putra menegaskan peran Perancang Peraturan Perundang-undangan semakin strategis di tengah dinamika kebutuhan regulasi.
Seorang perancang tidak hanya dituntut memiliki kemampuan teknis dalam menyusun norma hukum, tetapi juga mampu memahami perkembangan metode pembentukan peraturan.
Termasuk melakukan harmonisasi secara komprehensif, serta memberikan solusi atas berbagai persoalan regulasi yang semakin kompleks.
Staf Ahli Menteri Koordinator Bidang Kerja Sama dan Hubungan Antarlembaga Kemenko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Cahyani Suryandari, memaparkan materi mengenai metode omnibus dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.
Cahyani Suryandari menjelaskan bahwa metode omnibus merupakan pendekatan penyusunan peraturan yang memuat materi baru, mengubah, maupun mencabut ketentuan dalam berbagai peraturan yang memiliki keterkaitan dan hierarki yang sama untuk mencapai tujuan tertentu.
