jatim.jpnn.com, SURABAYA - Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) melakukan monitoring dan evaluasi (monev) di PT PAL Indonesia sebagai bagian dari upaya memperkuat kemandirian industri pertahanan nasional, khususnya di sektor maritim.
Kunjungan tersebut menjadi forum strategis untuk mengevaluasi perkembangan sejumlah program prioritas sekaligus menghimpun masukan dari industri sebagai bahan penyusunan kebijakan yang lebih adaptif dalam memperkuat ekosistem industri pertahanan nasional.
Dalam agenda tersebut, tim KKIP meninjau sejumlah program strategis yang tengah dikembangkan PT PAL Indonesia. Di antaranya pembangunan kapal selam, penguasaan teknologi Unmanned Surface Vehicle (USV), program Frigate Merah Putih (FMP), hingga Kapal Selam Otonom (KSOT).
Program-program tersebut dinilai berperan penting dalam meningkatkan penguasaan teknologi pertahanan, memperkuat kemampuan industri galangan kapal nasional, sekaligus mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap teknologi pertahanan dari luar negeri.
Kehadiran rombongan KKIP yang dipimpin Ketua Bidang Perencanaan KKIP Laksda TNI (Purn) Darwanto disambut Direktur Produksi PT PAL Indonesia Diana Rosa, Direktur Teknologi dan Manajemen Risiko Briljan Gazalba, beserta jajaran manajemen perusahaan.
Diana mengatakan penguatan industri pertahanan nasional membutuhkan dukungan seluruh pemangku kepentingan, termasuk melalui kebijakan yang mampu mengakomodasi kebutuhan industri.
"PT PAL terus membutuhkan insight dan perspektif dari berbagai pihak, termasuk KKIP. Kami berharap hasil monitoring dan evaluasi ini dapat menjadi pertimbangan dalam penyusunan kebijakan KKIP ke depan untuk memperkuat langkah bersama mewujudkan kemandirian industri pertahanan nasional," ujar Diana.
Sementara itu, Darwanto menjelaskan kegiatan monitoring dan evaluasi bukan hanya untuk mengukur capaian program, tetapi juga memastikan pembangunan industri pertahanan berjalan sesuai arah kebijakan nasional.
