jpnn.com, PEKANBARU - Gubernur Riau Abdul Wahid menyoroti kinerja sektor minyak dan gas (migas) yang dinilai memberikan sumbangan negatif terhadap pertumbuhan ekonomi Riau pada 2025.
Hal ini disampaikannya dalam pertemuan bersama jajaran Direksi Pertamina Hulu Rokan (PHR) dan SKK Migas Sumbagut di Kantor PHR, Gedung RDTX Place, Mega Kuningan, Jakarta, beberapa waktu lalu.
Menurut Wahid, meski sejumlah sektor seperti kelapa sawit, hutan tanaman industri (HTI), jasa, dan perdagangan menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi, namun sektor migas justru menjadi faktor penghambat.
“Pada triwulan kedua, pertumbuhan ekonomi kami berada di angka 4,59 persen. Tapi jika tanpa sektor migas, pertumbuhan Riau seharusnya mencapai 5,6 persen. Artinya, ada tata kelola yang salah,” tegas Gubernur Wahid dalam keterangannya, Selasa (21/10).
Gubernur Wahid menduga investasi besar yang dilakukan PHR tidak banyak melibatkan perusahaan lokal sehingga dampak ekonominya terhadap masyarakat Riau sangat kecil.
“Saya menduga investasi besar PHR tidak memberikan porsi signifikan kepada lokal konten. Kami juga minta PHR lebih transparan terkait nilai investasi dan hasilnya. PI sepuluh persen yang seharusnya jadi hak daerah, sejak Januari kami baru terima satu dolar saja,” bebernya.
Dia menekankan agar PHR bisa lebih berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah di tengah kondisi fiskal Riau yang dinilai cukup berat.
“Kami minta PHR ikut mendorong pertumbuhan ekonomi di Riau. Sektor migas adalah kekayaan dari bumi Riau, seharusnya memberikan manfaat bagi masyarakat,” tutur Wahid.
