jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah (Ditjen Keuda) menggelar Rapat Koordinasi terkait Evaluasi Pelaksanaan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).
Kegiatan tersebut berlangsung secara luring dari Gedung F lantai 3 Kantor Kemendagri, Jakarta, Senin (15/9).
Direktur Pendapatan Daerah Ditjen Keuda Kemendagri Teguh Narutomo menyampaikan kegiatan tersebut bertujuan menggali informasi terkait pelaksanaan opsen PKB dan BBNKB serta sinergi yang telah dilakukan antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota serta meningkatkan kapasitas dalam optimalisasi penerimaan pendapatan daerah.
"Acara ini penting dan strategis memberikan masukan dan arahan tentang langkah-langkah aplikatif yang harus dikerjakan oleh daerah terhadap pelaksanaan Opsen PKB dan Opsen BBNKB," kata Teguh Narutomo dalam keterangannya dikutip Rabu (17/9).
Teguh menyampaikan pelaksanaan kebijakan opsen 2025 merupakan hal baru bagi pemerintah daerah.
Karena itu, menurut Teguh, persamaan persepsi sangat dibutuhkan agar pelaksanaan kebijakan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
"Dalam pelaksanaannya, pemungutan opsen perlu mempertimbangkan tugas dan kewenangan masing-masing pemerintah daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu dilakukan rapat ini," tegas Teguh.
Lebih lanjut Teguh Narutomo menjelaskan PKB dan BBNKB merupakan jenis pajak yang dipungut pemerintah provinsi dan salah satu sumber pendapatan asli daerah (PAD) yang sangat potensial dan berpengaruh secara signifikan bagi pendapatan daerah.
