jpnn.com, JAKARTA - Ekonom dan pakar kebijakan publik dari UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat menilai perlu ada reformasi mendalam yang berfokus pada perubahan budaya, bukan sekadar penggantian teknologi.
Dia menekankan perlu ada upaya pemerintah dalam membangun budaya integritas dan pelayanan yang kuat.
Menurut Nur Hidayat, meskipun era pemerintahan sebelumnya telah memulai digitalisasi pajak melalui core tax system dan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), hasilnya dianggap belum maksimal.
Salah satu faktornya diduga disebabkan implementasi lambat di lapangan serta rendahnya tingkat kepercayaan publik terhadap otoritas pajak.
"Analogi mudahnya seperti mengganti mesin mobil, tetapi tetap mengemudi dengan cara lama," kata Nur Hidayat dikutip Sabtu (18/10).
Nur Hidayat menjelaskan kecanggihan teknologi tidak akan efektif tanpa adanya perubahan perilaku mendasar dari aparat pajak maupun wajib pajak.
Oleh karena itu, pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto didesak untuk melanjutkan reformasi ini dengan menanamkan etos baru.
"Etos compliance by design, kepatuhan yang terbangun otomatis lewat sistem dan kepercayaan, bukan ancaman sanksi," ujarnya.
