jpnn.com, BANDUNG - Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Mohammad Iqbal, menyampaikan komitmen kuatnya dalam memperkuat pengelolaan Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui penerapan Sistem Merit. Hal itu disampaikan dalam penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Sekretariat Jenderal DPD RI dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat di Grha Merit Center of Excellence, Bandung, pada Senin (16/9).
Iqbal menyatakan bahwa sistem merit merupakan pilar penting untuk mewujudkan birokrasi yang profesional, transparan, dan akuntabel.
"Sistem ini menegaskan pentingnya pengelolaan ASN berbasis kualifikasi, kompetensi, dan kinerja agar birokrasi kita menjadi semakin profesional, transparan, dan akuntabel," ujar Iqbal.
Ia menambahkan bahwa kerja sama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD) memiliki nilai strategis. Jawa Barat dikenal sebagai salah satu daerah yang telah maju dalam implementasi sistem merit dan manajemen talenta ASN.
"Dalam konteks inilah, kerja sama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat menjadi sangat penting. Jawa Barat telah menunjukkan kemajuan nyata dalam implementasi sistem merit, sehingga menjadi mitra yang tepat untuk saling berbagi pengalaman dan praktik terbaik," jelasnya.
Iqbal juga menekankan bahwa penerapan sistem merit selaras dengan upaya menjamin pola karier ASN yang berbasis kualifikasi, kompetensi, potensi, dan kinerja. Menurutnya, pola karier yang jelas dan adil tidak hanya meningkatkan motivasi pegawai, tetapi juga menyiapkan pemimpin masa depan yang berintegritas dan inovatif.
"Dengan pola karier yang jelas dan adil, kita tidak hanya meningkatkan motivasi pegawai, tetapi juga menyiapkan pemimpin masa depan yang berintegritas, inovatif, dan berdaya saing," tegasnya.
Penandatanganan MoU ini diharapkan menjadi langkah awal untuk memperkuat sinergi antara DPD RI dan Pemprov Jabar dalam pengelolaan talenta ASN, mulai dari rekrutmen hingga pengembangan karier. Kolaborasi ini diharapkan mampu mendorong kualitas pelayanan publik yang lebih baik dan mempercepat terwujudnya birokrasi modern yang adaptif.
