jogja.jpnn.com, BANTUL - Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Bantul memperkuat kolaborasi dengan pemerintah kelurahan untuk menekan angka Anak Tidak Sekolah (ATS) di wilayahnya. Langkah ini diambil guna memastikan intervensi pendidikan tepat sasaran bagi ribuan anak yang terdata belum mengenyam pendidikan.
Kepala Disdikpora Bantul Nugroho Eko Setyanto mengungkapkan bahwa berdasarkan data dari Disdikpora DIY, tercatat ada 1.715 anak di Bantul yang saat ini belum mengakses pendidikan. Namun, angka tersebut masih bersifat sementara dan memerlukan pendalaman lebih lanjut.
"Data tersebut saat ini masih dalam tahap verifikasi di kelurahan oleh operator setempat. Kami ingin memastikan seluruh data valid agar intervensi yang dilakukan tepat sasaran," ujar Nugroho di Bantul, Rabu (22/4).
Nugroho menjelaskan bahwa kelompok anak tidak sekolah ini cukup beragam, yang terdiri dari anak yang sama sekali belum pernah masuk sekolah, lulusan sekolah yang tidak melanjutkan ke jenjang berikutnya, serta siswa yang terpaksa berhenti di tengah jalan atau drop out (DO).
Terkait penyebabnya, Disdikpora mengidentifikasi beberapa faktor utama selain masalah ekonomi.
Rendahnya kesadaran orang tua akan pentingnya pendidikan serta minimnya motivasi anak untuk melanjutkan sekolah hingga jenjang SMA/SMK menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah.
Untuk mengatasi masalah ini, Disdikpora Bantul mendorong pihak kelurahan lebih aktif menyisir warga mereka.
Targetnya adalah membuka kembali akses belajar bagi anak-anak tersebut melalui dua jalur utama, yaitu kembali ke sekolah umum atau mengikutsertakan mereka ke jalur nonformal melalui Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB).
