jpnn.com, JAKARTA - Business and Professional Women (BPW) Indonesia dan Kementerian Hak Asasi Manusia (KemenHAM) memperkuat sinergi untuk mendorong peran aktif perempuan, baik di tingkat nasional maupun internasional. Khususnya dalam isu-isu HAM, ekonomi, dan diplomasi global.
Nota Kesepahaman (MoU) kerja sama strategi pemberdayaan perempuan berbasis Hak Asasi Manusia (HAM) itu ditandatangani di Gedung Direktorat Jenderal Instrumen dan Penguatan HAM, KemenHAM RI, Jakarta, Selasa (30/9).
"Kolaborasi ini mencerminkan keselarasan antara agenda BPW Indonesia dan prioritas pemerintah dalam mendorong kesetaraan gender dan perlindungan HAM," kata Presiden BPW Indonesia, Giwo Rubianto Wiyogo.
Dia menyebutkan, dengan menggandeng KemenHAM sebagai mitra strategis, BPW berharap dapat memperluas jangkauan program pemberdayaan perempuan.
Selain itu juga memperkuat advokasi di berbagai level, serta menghadirkan inisiatif konkrit yang dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat.
"Ini bukan hanya bentuk komitmen bersama, tetapi langkah nyata untuk memperluas dampak dan membuka strategi ruang kolaborasi bagi perempuan," ujarnya.
Sebagai organisasi perempuan yang memiliki jejaring internasional, BPW Indonesia memiliki keunikan. Jejaring global BPW menyatukan pengusaha, profesional, dan pekerja sosial perempuan dalam satu wadah, membuka peluang besar untuk diplomasi internasional dan kolaborasi lintas sektor.
Melalui kemitraan ini, kedua pihak berkomitmen untuk terus mengembangkan program dan inisiatif bersama yang dapat memperkuat kapasitas, peran, dan kepemimpinan perempuan Indonesia di berbagai sektor, baik di tingkat nasional maupun global.
