jpnn.com, JAKARTA - Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) menghadiri Sidang Luar Biasa Marine Environment Protection Committee ke-2 (MEPC/ES.2) yang digelar pada 14–17 Oktober 2025.
Pertemuan ini membahas kerangka kerja Net-Zero Framework (NZF), serta rancangan amandemen terhadap MARPOL Annex VI sebagai langkah lanjutan menuju penerapan regulasi pengurangan emisi gas rumah kaca dari kapal.
Direktur Utama PT Biro Klasifikasi Indonesia R. Benny Susanto mengatakan isu utama yang dibahas dalam sidang tersebut adalah dekarbonisasi sektor maritim.
Beberapa pokok bahasan meliputi rencana kewajiban perhitungan dan pelaporan Greenhouse Gas Fuel Intensity (GFI) untuk setiap kapal sebagai dasar penilaian efisiensi bahan bakar dan emisi gas rumah kaca.
"Selain itu, dibahas pula rencana pembentukan registri global GFI serta mekanisme reward and penalty yang akan memberikan insentif bagi kapal dan operator pengguna bahan bakar rendah atau nol emisi (Zero/Near-Zero Emission – ZNZ), sekaligus menerapkan disinsentif bagi yang belum memenuhi standar," katanya.
Apabila regulasi tersebut diadopsi, kebijakan baru ini diperkirakan akan mendorong reorientasi strategi dekarbonisasi di seluruh rantai nilai industri maritim, mulai dari operator kapal, manajemen armada, galangan kapal, hingga pemasok bahan bakar.
Selain itu, kebijakan ini juga membuka peluang investasi pada teknologi efisiensi energi dan bahan bakar alternatif, serta mendorong penerapan sistem pelaporan emisi untuk mengevaluasi kinerja kapal.
Regulasi ini juga diharapkan menjadi dasar bagi pembentukan kerangka insentif dan penalti global dalam mendukung transisi energi di sektor pelayaran internasional.
