jpnn.com, JAKARTA - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana mengatakan saat ini telah beroperasi 8.018 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia.
Jumlah tersebut meningkat 565 unit dibandingkan data per 8 September lalu, yang telah mencakup 38 provinsi, 509 kabupaten, dan 7.022 kecamatan.
"Progres capaian Badan Gizi Nasional sampai hari ini, alhamdulillah hari ini sudah tercatat ada 8.018 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi yang sudah beroperasi. Ini bertambah kurang lebih 565 dibandingkan per tanggal 8 September, minggu lalu. Dan ini sudah mencakup di 38 provinsi, di 509 kabupaten, dan juga 7.022 kecamatan," katanya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Komisi IX DPR RI, Jakarta, Senin (15/9).
Namun demikian, Dadan akui masih ada 5 kabupaten yang belum terjamah Program Makanan Bergizi Gratis (MBG), yakni di Pegunungan Arfak, Papua Barat; Sumba Tengah, Nusa Tenggara Timur (NTT); Maibarat dan Tamraw, Papua Barat Daya; dan Mahakam Ulu, Kalimantan Timur (Kaltim).
Lebih lanjut, Dadan menambahkan SPPG merupakan instrumen penting penyerapan anggaran.
Setiap SPPG, kata dia, dapat menyerap anggaran sekitar Rp 900 juta hingga Rp 1 miliar per bulan.
"Jadi, perlu diketahui bahwa Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi ini adalah boleh dikatakan sebagai mesin penyerapan anggaran. Jadi kenapa SPPG ini penting sekali, sehingga jika ibu/bapak perhatikan penyerapan anggaran pada tanggal 8 September kami baru menyerap Rp 13,2 miliar, sekarang Rp 15,7 miliar," sebutnya.
Meneurut dia, saat ini terdapat 12.897 SPPG berstatus potensi bakal beroperasional dan 9.632 dalam proses verifikasi pengajuan.
