jpnn.com, JAKARTA - Koalisi masyarakat sipil menyarankan Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin untuk fokus menguatkan TNI di bidang yang seusai tugas pokok.
Koalisi menanggapi hal demikian menyikapi pernyataan Sjafrie soal prajurit TNI masih dikerahkan menjaga Gedung DPR/MPR, Jakarta.
Adapun, organisasi yang masuk dalam koalisi masyarakat sipil ialah Setara, IMPARSIAL, CENTRA INITIATIVE, Raksha Initiatives, HRWG, Koalisi Perempuan Indonesia (KPI), DEJURE, PBHI, LBH Apik, hingga WALHI.
Menurut koalisi, Sjafrie tidak perlu menyeret TNI ke dalam urusan keamanan dan ketertiban masyarakat.
"Itu bukan menjadi kewenangannya," demikian pernyataan koalisi melalui keterangan pers seperti dibagikan Ketua Dewan Nasional Setara Institute Hendardi, Rabu (17/9).
Koalisi pun berharap Presiden RI Prabowo Subianto bisa mengoreksi sikap Sjafrie yang bersikukuh mengerahkan prajurit TNI menjaga Gedung DPR/MPR, karena kebijakan itu bertentangan dengan konstitusi.
"Dengan tidak adanya koreksi dari Presiden, maka dapat dianggap Presiden terlibat dalam kekeliruan yang dilakukan oleh Menteri Pertahanan," lanjut mereka.
Toh, koalisi menilai proses reformasi TNI masih memiliki banyak pekerjaan rumah untuk diselesaikan, termasuk perbaikan peradilan militer, restrukturisasi komando teritorial, dan penghapusan budaya kekerasan terhadap masyarakat sipil.
