jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Bidang Kebijakan Ekonomi DPP Partai Golkar yang juga pengamat ekonomi, Abdul Rahman Farisi menyatakan dukungan penuh terhadap keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia untuk menghentikan sementara operasi lima Izin Usaha Pertambangan (IUP) nikel di wilayah Raja Ampat, Papua Barat Daya.
Menurutnya, langkah Bahlil adalah keputusan yang tepat secara hukum, cermat secara tata kelola, dan bijak.
Dia menilai keputusan ini mencerminkan kesadaran akan pentingnya menjaga keberlanjutan wilayah yang menjadi salah satu ikon konservasi dunia serta kepekaan terhadap aspirasi publik.
“Keputusan Menteri Bahlil di Raja Ampat sudah sangat tepat. Penghentian sementara operasi lima IUP mencerminkan sikap responsif dan penggunaan kewenangan yang proporsional. Ini langkah korektif yang diperlukan di tengah kekhawatiran masyarakat atas potensi kerusakan lingkungan di kawasan strategis seperti Raja Ampat,” kata Abdul Rahman dalam keterangannya, Sabtu (7/6).
Mantan dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin itu menilai Raja Ampat bukan hanya aset Papua atau Indonesia, melainkan juga bagian dari warisan ekologi dunia.
Dia menjelaskan keputusan penghentian sementara ini membuka ruang untuk meninjau kembali arah kebijakan tata ruang dan pertambangan di wilayah tersebut.
Abdul Rahman juga mendorong agar selama masa penghentian ini Kementerian ESDM bersama Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya melakukan peninjauan menyeluruh terhadap batas wilayah tambang dan zona konservasi.
"Selain itu, perlu dilakukan audit mendalam terhadap pelaksanaan prinsip good mining practice oleh para pemegang IUP, termasuk komitmen mereka terhadap kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat lokal," tambahnya.
