jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Bidang Kebijakan Ekonomi DPP Partai Golkar, Abdul Rahman Farisi, mengapresiasi sikap Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia yang menegaskan bahwa kesepakatan ekspor listrik ke Singapura harus didasarkan pada harga yang adil dan saling menguntungkan kedua belah pihak.
Menurutnya, kehati-hatian pemerintah dalam menentukan harga merupakan langkah yang tepat mengingat Indonesia berada pada posisi strategis sebagai negara pengekspor energi. Karena itu, setiap keputusan yang diambil harus memberikan manfaat ekonomi yang optimum bagi negara.
"Saya mengapresiasi kehati-hatian Pak Menteri Bahlil dalam penentuan harga soal ekspor listrik ke Singapura. Secara ekonomi, harga listrik memang ditentukan mekanisme pasar . Tapi Indonesia memiliki posisi tawar yang lebih baik dalam mempengaruhi harga listrik karena indonesia adalah negara eksportir yang menawarkan listrik, sementara Singapura menjadi pihak yang membutuhkan pasokan tersebut," ungkap Abdul Rahman Farisi dalam keterangan resmi.
Mantan Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin itu menjelaskan, titik keseimbangan harga menjadi faktor penting karena akan menentukan sejauh mana ekspor listrik tersebut memberikan manfaat ekonomi bagi Indonesia sekaligus tetap menarik bagi Singapura sebagai negara pembeli.
"Penentuan harga yang tepat akan menunjukkan seberapa besar manfaat yang diterima Indonesia dari penjualan listrik tersebut. Di sisi lain, Singapura juga akan mempertimbangkan apakah membeli listrik dari Indonesia lebih efisien dibandingkan membangun kapasitas pembangkit listrik sendiri yang memiliki berbagai keterbatasan, termasuk keterbatasan lahan," jelasnya.
Selain itu, Abdul Rahman menilai pernyataan Menteri Bahlil yang menginginkan harga ekspor listrik bersifat win-win solution mencerminkan pemahaman pemerintah terhadap posisi tawar Indonesia dalam kerja sama energi kawasan.
"Harga yang win-win solution ini sangat penting. Saya mengapresiasi sikap Pak Bahlil karena menunjukkan bahwa Indonesia memahami posisi strategisnya sebagai eksportir energi. Dengan posisi tersebut, Indonesia memiliki ruang untuk memastikan harga yang terbentuk adalah harga yang layak, menguntungkan Indonesia, sekaligus tetap memberikan nilai ekonomi bagi mitra kerja sama," tambahnya.
Abdul Rahman kemudian menegaskan bahwa dalam setiap perundingan internasional, pejabat pemerintah yang mewakili negara harus selalu mengedepankan kepentingan nasional dan kesejahteraan masyarakat.
