jpnn.com, PALEMBANG - Kepolisian Daerah Sumatea Selatan bersama pemerintah memperkuat sinergi dalam mengawasi tata kelola sumur minyak masyarakat sebagai bagian dari upaya mendukung ketahanan energi nasional.
Hal tersebut ditunjukkan dengan kehadiran Kapolda Sumatra Selatan Irjen Pol. Dr. Sandi Nugroho dalam Apel Ikrar Bersama dan Launching Tata Kelola Sumur Minyak Masyarakat di Desa Banjar Sari, Kecamatan Merapi Timur, Kabupaten Lahat, Rabu (29/7/2026).
Kegiatan tersebut merupakan implementasi Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 14 Tahun 2025 tentang kerja sama pengelolaan bagian wilayah kerja untuk peningkatan produksi minyak dan gas bumi. Program ini menjadi langkah strategis pemerintah dalam menata aktivitas sumur minyak masyarakat agar dikelola secara legal, aman, dan memberikan manfaat bagi negara maupun masyarakat.
Gubernur Sumatra Selatan Herman Deru memberikan apresiasi atas komitmen Polda Sumsel yang aktif mengawal proses transformasi tata kelola sumur minyak masyarakat.
“Kami mengapresiasi Kapolda Sumatera Selatan yang terus berupaya membantu masyarakat agar memiliki standar keamanan dalam pengelolaan sumur minyak," ujar Herman Deru.
Dia menjelaskan Polri hadir mengawasi agar kita semua terbebas dari praktik illegal drilling.
"Saya tekankan, apabila Bapak dan Ibu sekalian bekerja sesuai aturan legal dan hasil sumurnya diserahkan ke Pertamina, berarti kalian telah berkontribusi menjadi pahlawan devisa bagi negara karena ikut menekan angka impor minyak kita,” tegas Deru.
Bupati Lahat Bursah Zarnubi menyampaikan harapannya agar proses legalisasi sumur minyak masyarakat dapat berjalan lebih cepat sehingga memberikan kepastian bagi masyarakat yang selama ini menggantungkan mata pencaharian dari sektor tersebut.
