jpnn.com - Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menyatakan partainya menolak secara tegas wacana mengubah sistem pemilihan kepala daerah (Pilkada) dari langsung menjadi melalui DPRD.
"Penolakan ini bukan sekadar sikap politik praktis. Ini adalah sikap ideologis, sikap konstitusional, dan sikap historis," kata Megawati dalam acara penutupan Rakernas I PDI Perjuangan Tahun 2026 di Jakarta, Senin, (12/1/2026).
Presiden Kelima RI itu menuturkan bahwa PDI Perjuangan menganggap pelaksanaan Pilkada langsung merupakan capaian penting serta hasil dari perjuangan rakyat dalam mewujudkan demokratisasi pasca-Reformasi.
"Mekanisme ini lahir dari perjuangan panjang Rakyat untuk merebut kembali hak politiknya setelah puluhan tahun dikekang oleh sentralisme kekuasaan," tuturnya.
Megawati menjelaskan bahwa mekanisme Pilkada melalui DPRD merupakan praktik masa lalu yang tidak menjamin penguatan demokrasi maupun akuntabilitas kekuasaan.
Selain itu, dia membantah klaim bahwa sistem perwakilan dapat mengurangi biaya politik.
Sebaliknya, Pilkada langsung memberikan ruang partisipasi Rakyat, memperkuat legitimasi pemimpin daerah, dan membuka ruang kontrol sosial terhadap kekuasaan lokal.
"Karena itu, saya menegaskan agar Pilkada langsung tetap dipertahankan sebagai mekanisme yang demokratis, partisipatif, dan konstitusional dalam memilih kepala daerah," ujarnya.
