jpnn.com, BANGKOK - Thailand berhak membalas serangan roket Kamboja yang menewaskan 11 warga sipil dengan aksi militer penuh, kata Perdana Menteri Thailand yang diberhentikan sementara, Paetongtarn Shinawatra, pada Kamis (24/7).
Hal itu dinyatakan oleh Shinawatra, yang juga Menteri Kebudayaan Thailand, untuk menyikapi ketegangan di perbatasan kedua negara.
"Kami selalu menghormati protokol internasional, tetapi sekarang Kamboja telah memaksa kami bertindak. Mungkin kami harus mengambil langkah-langkah yang sebelumnya ingin kami hindari," katanya seperti dikutip harian The Nation.
Dia menambahkan, meski pemerintah Thailand masih mengutamakan jalur diplomatik untuk menyelesaikan konflik, negara itu tetap memiliki hak untuk merespons serangan militer secara tegas.
"Serangan terhadap warga sipil tak bersalah ini akan dikecam dunia, dan kami akan tetap bersikap tegas dalam meresponsnya," kata dia.
Sebelumnya pada hari yang sama, bentrokan antara pasukan Thailand dan Kamboja kembali pecah di perbatasan, dimulai dengan baku tembak di wilayah sengketa. Kedua pihak sama-sama melaporkan korban jiwa dan luka, termasuk dari warga sipil.
Akibat bentrokan tersebut, otoritas empat provinsi Thailand yang berbatasan langsung dengan Kamboja mengumumkan evakuasi warga dari daerah-daerah rawan, menurut laporan The Nation.
Ketegangan itu dipicu oleh bentrokan pada 28 Mei lalu antara pasukan Thailand dan Kamboja di zona netral yang masih disengketakan, sesuai Nota Kesepahaman tentang Survei dan Penetapan Batas Darat yang ditandatangani kedua negara.
