jpnn.com, JAKARTA - Akun media sosial @pandemictalks menjadi sorotan setelah mengunggah postingan dengan judul “Polemik MBG beracun: Siswa korban tak punya BPJS, biaya RS tak ada yang tanggung.”
Sebab, unggahan itu memicu keresahan publik karena menyiratkan keluarga korban insiden pangan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) harus menanggung sendiri biaya pengobatan jika tak terdaftar dalam BPJS.
Di sisi lain, Badan Gizi Nasional (BGN) justru telah menegaskan korban keracunan dalam program MBG akan menjadi tanggung jawab pemerintah. Hal itu menyusul program MBG telah ditetapkan menjadi kejadian luar biasa (KLB).
Wakil Kepala BGN Nanik S Deyang menyampaikan korban keracunan atau penerima manfaat yang terdampak keracunan dalam program MBG menjadi tanggung jawab pemerintah. Ini termasuk biaya perawatan korban di rumah sakit yang sepenuhnya akan ditanggung.
"Kami sampaikan penerima manfaat program MBG yang terdampak akibat insiden keamanan pangan dan dirawat di rumah sakit tidak mengeluarkan biaya apapun," tegas Nanik dalam keterangan resmi, Senin (29/9/2025).
Menurut Nanik, penanganan itu telah diatur dalam Undang-undang nomor 17 tahun 2023. Pemerintah pusat dan daerah bertanggung jawab menyelenggarakan kegiatan kewaspadaan KLB atau wabah, penanggulangan KLB atau wabah, dan pasca-KLB atau wabah.
Badan Gizi Nasional sebagai penyelenggara program MBG juga sangat mengedepankan keamanan dan kesehatan seluruh penerima manfaat.
Oleh karena itu, penanganan gangguan kesehatan yang terjadi dalam pelaksanaan Program MBG menjadi salah satu fokus utama BGN.
