jpnn.com - MALANG - Pemerintah Kota Malang, Jawa Timur, akan mengusulkan ratusan guru honorer menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) paruh waktu, untuk mengantisipasi kekurangan tenaga pengajar.
Sebanyak 200-an guru honorer itu ialah mereka yang sebelumnya mengikuti seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) tetapi tidak lulus.
"Jadi, ini yang kemarin tidak lulus CASN," kata Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Malang Suwarjana, Jumat (15/8).
Dia menyebut rata-rata 20 guru yang pensiun setiap bulan, sehingga perlu ada langkah mengantisipasi keberlangsungan kegiatan belajar mengajar di sekolah.
"Per bulan itu yang pensiun sekitar 20 orang, kalau dirangkap terus, kan, tidak mungkin efektif. Kami masih ada guru honorer, hampir 200-an orang, dan nanti dimasukkan ke PPPK paruh waktu," ungkap Suwarjana.
Maka dari itu, ketersediaan sumber daya tenaga pendidikan yang ada akan dimaksimalkan, sehingga tidak menimbulkan persoalan pada keberlangsungan sistem pendidikan di Kota Malang.
"Mudah-mudahan bisa masuk semua, pemerintah daerah sudah harus tidak ada pengangkatan honorer," katanya.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Malang Hendru Martono menyatakan bahwa PPPK paruh waktu menjadi wewenang dari pemerintah pusat.
