jpnn.com, JAKARTA - Kemiskinan masih menjadi tantangan terbesar kesejahteraan sosial di Indonesia.
Oleh karena itu, pemberantasan kemiskinan tidak boleh hanya menjadi program pemerintah semata, melainkan harus menjadi Gerakan Nasional yang melibatkan seluruh komponen bangsa, yaitu pemerintah pusat dan daerah, dunia usaha, BUMN, organisasi sosial, organisasi keagamaan, perguruan tinggi, media massa, filantropi, dan masyarakat luas.
Data resmi Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa pada Maret 2025 jumlah penduduk miskin Indonesia masih mencapai 23,85 juta jiwa atau 8,47 persen dari total penduduk.
Meski mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya, jumlah tersebut tetap menunjukkan bahwa puluhan juta warga negara masih hidup dalam kondisi serba terbatas.
Di sisi lain, lembaga-lembaga internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB/UNDP) mengingatkan bahwa kemiskinan tidak hanya diukur dari pendapatan, tetapi juga dari aspek pendidikan, kesehatan, sanitasi, perumahan layak, listrik, air bersih, dan kualitas hidup lainnya. Karena itu, pendekatan kemiskinan multidimensi menjadi semakin penting dalam merumuskan kebijakan kesejahteraan sosial.
DNIKS memandang bahwa angka kemiskinan versi BPS maupun pendekatan kemiskinan multidimensi versi PBB tidak perlu dipertentangkan.
Keduanya justru harus dijadikan bahan evaluasi bersama agar bangsa Indonesia memperoleh gambaran yang lebih utuh mengenai kondisi kesejahteraan rakyat.
Oleh karena itu, pada HUT ke-59 ini, DNIKS mengajak seluruh komponen bangsa untuk membangun Gerakan Nasional Pengentasan Kemiskinan dengan lima agenda utama:
