jpnn.com, JAKARTA - Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) melakukan audiensi strategis dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).
Pertemuan itu menjadi momentum penting bagi HMI untuk menegaskan komitmennya dalam mendorong reformasi implementasi tata kelola pendidikan yang lebih merata, inklusif, dan berkarakter.
HMI menyoroti sejumlah persoalan mendasardalamsistem pendidikan Indonesia. Mulai dari kesenjangan akses dan fasilitas pendidikan yang masih tajam antara perkotaan dan pedesaan, permasalahan kesejahteraan serta kualitas guru yang belum kunjung selesai, hingga lemahnya pengawasan program strategis seperti Program Indonesia Pintar (PIP).
Menurut PB HMI, persoalan-persoalan tersebut tidak bisa dibiarkan berlarut, sebab menyangkut mandat konstitusi untuk mewujudkan pendidikan sebagai hak dasar seluruh warga negara.
PB HMI juga menekankan bahwa reformasi tata kelola pendidikan tidak cukup hanya berbicara soal alokasi anggaran, tetapi harus menembus tahap implementasi dan evaluasi yang transparan dan akuntabel.
Bagas Kurniawan selaku Ketua Umum PB HMI menggarisbawahi bahwa setiap rupiah yang dialokasikan dalam RAPBN harus berbanding lurus dengan peningkatan kualitas layanan pendidikan di sekolah.
“Kami tidak ingin program strategis berhenti pada pencitraan politik atau laporan administratif. Pendidikan adalah investasi jangka panjang bangsa,dan harus dijalankan dengan kesungguhan serta integritas,” ujar dia.
Sebagai organisasi kemahasiswaan tertua dan terbesar di Indonesia, HMI membawa sejumlah usulan konkret dalam pertemuan ini.
