jpnn.com, JAKARTA - Pelaksanaan Musyawarah Besar (Mubes) V Kosgoro 1957 mendapat penolakan keras dari sejumlah Pengurus Daerah Kolektif (PDK).
Proses penyelenggaraan forum tertinggi organisasi tersebut dinilai tidak berjalan sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang berlaku.
"Kami menolak pelaksanaan Mubes V ini karena agenda yang berjalan sudah tidak sesuai dengan jadwal resmi yang kami terima di daerah," ujar Ketua PDK Kosgoro 1957 Kalimantan Utara (Kaltara), Andra Vitri, di Jakarta pada Sabtu.
Menurut Andra, terdapat sejumlah poin dalam pelaksanaan Mubes yang dinilai tidak sesuai prosedur dan terkesan diarahkan untuk menguntungkan salah satu calon ketua umum.
Ia juga menyebut suasana forum sempat memanas hingga tokoh senior Kosgoro 1957 Agung Laksono meminta sidang diskors guna meredakan situasi.
Sementara itu, Ketua PDK Kosgoro 1957 Papua Selatan Hari Bariono menyatakan mosi tidak percaya terhadap pelaksanaan Mubes V dan menolak hasil musyawarah yang dinilainya cacat secara organisatoris.
"Kami di daerah merasa sangat dirugikan dengan cara-cara yang tidak sehat ini dan menyatakan menolak keras Mubes V Kosgoro 1957 tahun 2026," katanya.
Menurut Hari, sejumlah mekanisme organisasi tidak dijalankan dalam pelaksanaan Mubes sehingga menimbulkan keberatan dari sebagian pengurus daerah.
