jpnn.com, JAKARTA - Kelompok masyarakat yang mengatasnamakan Bandung Barat Bersatu menggelar aksi di Gedung DPR RI dan kawasan Patung Kuda, Jakarta. Mereka menyampaikan sejumlah tuntutan terkait kondisi pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Bandung Barat.
Aksi tersebut dikoordinatori oleh M. Ridho. Kedatangan massa menjadi puncak dari keresahan yang selama ini mereka soroti, mulai dari lambannya pembangunan, tata kelola pemerintahan, kondisi keuangan daerah, hingga pengelolaan aset milik pemerintah daerah.
Di hadapan massa aksi, M. Ridho menyampaikan orasi dengan nada tegas, meminta pemerintah dan DPR RI tidak menutup mata terhadap berbagai persoalan yang menjadi perhatian masyarakat Bandung Barat.
“Kami datang ke Jakarta bukan untuk mencari panggung. Kami datang membawa suara masyarakat Bandung Barat. Kami ingin pemerintah pusat dan DPR RI mendengar, melihat, dan menindaklanjuti apa yang selama ini menjadi keresahan masyarakat,” ujar dia.
Ridho juga menegaskan bahwa tuntutan massa bukan semata-mata persoalan pergantian pejabat.
“Kami tidak sedang berbicara tentang suka atau tidak suka terhadap seorang pejabat. Yang kami tuntut adalah evaluasi kinerja dan tata kelola pemerintahan,” sambung dia.
Salah satu tuntutan utama massa adalah meminta Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung Barat dievaluasi, bahkan didesak untuk dicopot apabila hasil evaluasi menunjukkan kinerja yang dinilai tidak mampu menjawab kebutuhan percepatan pembangunan daerah.
Ridho juga menyinggung persoalan aset daerah dan meminta adanya transparansi mengenai keberadaan serta pengelolaannya.
