jpnn.com, JAKARTA - Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menilai penataan ekspor sumber daya alam (SDA) komoditas strategis merupakan langkah penting untuk mempertebal cadangan devisa.
Selain itu, penataan SDA juga untuk mengamankan basis penerimaan negara, menjaga ketahanan ekonomi Indonesia di tengah tekanan eksternal, termasuk melalui penataan dari praktik under invoicing dan transfer pricing dalam transaksi hubungan istimewa dalam lingkup kepemilikan usaha yang sama atau inter company transaction.
Menurut Misbakhun, kKebijakan ini dinilai sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto dalam mengoptimalkan kekayaan alam agar nilai tambahnya kembali sebesar-besarnya untuk kepentingan perekonomian nasional.
"Sektor komoditas adalah penopang utama neraca perdagangan dan pasokan devisa kita. Penguatan tata kelola ekspor ini bukan sekadar urusan niaga, melainkan intervensi strategis untuk menutup potensi kebocoran dari praktik under invoicing, transfer pricing, hingga ketidakoptimalan penempatan devisa hasil ekspor. Jika dieksekusi dengan tata kelola yang benar, dampaknya akan langsung memperkuat stabilitas rupiah dan memberikan ruang fiskal yang lebih sehat bagi pemerintah,” ujar Misbakhun di Jakarta, Selasa (2/6/2026).
Meski demikian, legislator Partai Golkar tersebut mengingatkan bahwa intervensi negara dalam pengelolaan ekspor komoditas strategis perlu didesain dengan cermat.
Penguatan peran negara, menurut Misbakhun, harus bertujuan menyempurnakan pasar, bukan menciptakan hambatan baru atau pemusatan kegiatan yang berujung pada distorsi pasar.
Setiap bentuk penugasan kepada entitas tertentu perlu dilandasi dasar hukum yang kuat dan mekanisme yang transparan bagi pelaku usaha.
Misbakhun mengatakan negara hadir untuk memperbaiki tata kelola dan menutup kebocoran. Mekanisme harga, kontrak ekspor, hingga alur pembayaran harus dibuat jelas sejak awal.
.jpeg)
