jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi XIII DPR RI Marinus Gea merespons pernyataan Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai yang menyebut teror terhadap Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Gadjah Mada (BEM UGM) Tiyo Ardianto bukan berasal dari pemerintah dan menilai isu tersebut sebagai upaya penggiringan opini. Menurut Marinus, pernyataan itu terkesan menormalisasi teror dan berpotensi melemahkan kepercayaan publik terhadap komitmen negara dalam menjunjung hak asasi manusia.
"Pernyataan pejabat publik yang terkesan menormalisasi teror justru berpotensi melemahkan kepercayaan rakyat terhadap komitmen negara dalam menjunjung hak asasi manusia," kata Marinus di Jakarta, Kamis (19/2).
Ia menambahkan, pernyataan Menteri HAM tersebut tidak mencerminkan semangat perlindungan HAM yang seharusnya menjadi mandat utama jabatannya. Sikap yang kurang sensitif terhadap ancaman nyata ini justru berisiko memperlemah kepercayaan publik dan memberi kesan pembiaran terhadap intimidasi.
Politikus PDI Perjuangan itu menekankan bahwa tugas utama pemerintah bukan sekadar menyangkal keterlibatan, melainkan aktif mengungkap pelaku demi menjamin keamanan warga negara.
"Tugas utama pemerintah bukan sekadar menyangkal keterlibatan, melainkan aktif mengungkap pelaku, memutus rantai intimidasi digital, dan menjamin keselamatan korban," ucapnya.
Marinus juga menegaskan bahwa mahasiswa yang kritis bukanlah musuh negara. Ia menilai negara yang abai melindungi warganya dari teror merupakan pengkhianatan terhadap nilai-nilai demokrasi dan kemanusiaan.
"Mahasiswa yang kritis bukan musuh negara. Justru negara yang abai melindungi warganya dari teror adalah pengkhianatan terhadap nilai-nilai demokrasi dan kemanusiaan. Pernyataan Menteri HAM harus menenangkan korban dan menjamin perlindungan, bukan justru menormalisasi teror terhadap suara kritis," pungkasnya.
Menurut Marinus, klarifikasi oleh Menteri Pigai semata tidak cukup untuk meredam kegelisahan publik. Diperlukan langkah konkret agar isu ini tidak berkembang liar.
