jpnn.com, JAKARTA - Koordinator Wilayah Bidang Ekonomi Kerakyatan Forum Mahasiswa Nusantara (FMN) Altio Lengato memberikan catatan kritis terkait pelaporan hukum terhadap pakar hukum tata negara Feri Amsari.
Altio menilai upaya menyeret kritik ilmiah ke ranah pidana adalah preseden buruk bagi akuntabilitas kebijakan pangan nasional.
Menurut Altio, perdebatan mengenai validitas data swasembada seharusnya dijawab dengan transparansi data, bukan melalui laporan polisi ke Polda Metro Jaya.
Dia menekankan iklim demokrasi yang sehat membutuhkan suara kritis akademisi agar kebijakan tidak berjalan tanpa kontrol.
"Kritik terhadap data publik adalah bagian dari mekanisme pengawasan yang sah. Jika setiap perbedaan interpretasi direspon dengan pendekatan hukum, akan muncul chilling effect yang membungkam nalar kritis di lingkungan kampus dan intelektual," ujar Altio dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (25/4).
Paradoks Ketahanan Pangan di Gorontalo
Beralih ke persoalan lokal, Altio menyoroti adanya jurang antara ambisi swasembada nasional dengan realitas pertanian di Provinsi Gorontalo. Sebagai salah satu daerah penyangga jagung, Gorontalo justru sedang menghadapi tantangan serius yang sering kali tidak terpotret secara utuh dalam statistik pusat.
Merujuk pada kondisi di Kabupaten Pohuwato dan Boalemo, Altio menyebut produktivitas jagung sedang tertekan akibat degradasi kualitas lahan dan dampak El Niño yang belum teratasi dengan mitigasi yang kuat.
