jpnn.com - Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani menyebut Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti bakal melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sekolah gratis SD dan SMP di level swasta pada 2026.
"Mendikdasmen sepakat menganggarkan pada 2026," kata Lalu ditemui di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB), Sabtu (12/7).
Menurut Lalu, eksekusi putusan MK terkait biaya gratis SD dan SMP swasta akan dilakukan bertahap untuk sekolah tertentu.
"Nah, sekolah mana yang boleh digratiskan, ya, tentu tidak semua sekolah swasta, karena swasta ini, kan, klasifikasinya banyak," ujar legislator Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu.
Namun, kata Lalu, eksekusi terhadap putusan MK terkait biaya gratis SD dan SMP secara bertahap jangan sampai mematikan sekolah swasta lain.
"Nah, ini yang sedang kami minta datanya, mudah-mudahan dalam waktu dekat Kemendikdasmen bisa mengirim data itu ke kami," lanjut legislator Dapil II NTB itu.
Lalu menyebut tahap awal eksekusi putusan MK terkait biaya gratis SD dan SMP swasta akan memakan biaya Rp 181 Triliun.
"Setelah dihitung sekitar Rp 181 triliun untuk bisa menggratiskan semua wajib belajar yang sembilan tahun," ujarnya.
