bali.jpnn.com, MATARAM - Kanwil Kemenkum NTB terus melaksanakan kolaborasi antarlembaga pemerintah, organisasi masyarakat sipil, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya.
Terbaru, Kanwil Kemenkum NTB menjalin sinergi serta kerja sama dengan Bank NTB Syariah terkait nomenklatur baru, yang merupakan bagian dari transformasi Kemenkumham dalam Kabinet Merah Putih.
Nomenklatur baru ini memecah Kemenkumham menjadi beberapa kementerian, yaitu Kementerian Koordinator Hukum, Hak Asasi Manusia (HAM), Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Kementerian Hukum, Kementerian HAM, serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.
Upaya kolaboratif ini juga berusaha terus diwujudkan oleh Kanwil Kemenkum NTB dengan Bank NTB Syariah di bidang pelindungan Kekayaan Intelektual, Administrasi Hukum Umum, serta produk Hukum.
Kakanwil Kemenkum NTB, I Gusti Putu Milawati, menjelaskan bahwa Menteri Hukum telah menandatangani 47 MoU dengan Kementerian dan lembaga terkait.
"Kami ingin mereview kembali Perjanjian Kerja Sama (PKS), mengingat adanya perubahan Nomenklatur,” ujar Kakanwil I Gusti Putu Milawati.
Kakanwil juga menjelaskan bahwa ruang lingkup PKS akan diperluas, yang sebelumnya hanya berbicara terkait Kekayaan Intelektual, sekarang juga membahas tentang Pelayanan Hukum secara luas.
"Sebagai perpanjangan tangan dari Kementerian Hukum, kami di wilayah akan menginventarisir kembali kembali agar tidak terjadi tumpang tindih" tambahnya.
