jpnn.com, JAKARTA - Puluhan Aktivis 1998 Lingkar 98 Jawa Barat (Jabar) bersama 98 Resolution Network menggelar konsolidasi gerakan dan konferensi pers di salah satu restoran di Kota Bandung, Senin (6/7/2026).
Eksponen gerakan 98 mengajak pelaku reformasi melakukan introspeksi selama 28 tahun reformasi dalam memberikan kontribusi demokrasi politik.
Lingkar 98 Jabar bersama Resolution Network menilai gerakan 98 saat ini masih terdapat kekurangan, apalagi demokratisasi politik tidak berjalan simultan dengan demokratisasi ekonomi. Maka yang terjadi sesungguhnya akan menjadi demokrasi semu.
"Ketika sumber daya alam dikuasai oleh segelintir kelompok yang disebut serakahnomic selama reformasi. Hal ini sama saja membajak demokrasi politik dan sekaligus hajat hidup rakyat banyak," kata Jubir 98 Resolution Network Agus Teddy Sumantri.
Menurutnya, sebagai pendukung pemerintahan Prabowo-Gibran, Lingkar 98 Jabar menegaskan sistem demokrasi kita harus berlandaskan Sosio-Demokrasi, bukan demokrasi liberal ala barat yang hanya menjamin kebebasan di kotak suara.
"Demokrasi ala Barat ini mengabaikan akses rakyat terhadap sumber kekayaan negara. Padahal secara konstitusional dalam UUD 1945 Pasal 33, kekayaan Sumber Daya Alam (SDA) negara, diatur oleh negara untuk meningkatkan kesejaheraan rakyatnya," ujar Teddy sapaan akrab mantan Ketua TKN Golf Prabowo-Gibran Propinsi Jawa Barat.
8 Poin Pandangan dan Sikap Lingkar 98 Jabar dan 98 Resolution Network
Aktivis 98 Resolution Network Agustin Lumban Gaol menyebutkan ada 8 poin pandangan dan sikap Lingkar 98 Jabar bersama 98 Reaolution Nework. Hal ini untuk menyikapi persoalan dan problematika bangsa Indonesia.
