jpnn.com, JAKARTA - Ekonom Indef menyarankan pemerintah pusat wajib memberikan panduan atau guidance jika memangkas dana Transfer ke Daerah (TKD)
Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef) sekaligus ekonom, Esther Sri Astuti, bicara soal solusi terkait pemotongan TKD agar tidak berdampak negatif pada pertumbuhan ekonomi daerah.
Menurut Esther, pemerintah pusat harus memberikan panduan (guidance) kepada daerah mengenai langkah-langkah yang harus diambil jika TKD dipotong.
Panduan ini penting karena sebagian besar provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia masih bergantung pada anggaran dari pemerintah pusat.
"Harus ada guidance, kalau ini dipotong, daerah harus ngapain, harus ada guidance. Karena berdasarkan data, sebagian besar provinsi dan kota, terutama kabupaten bergantung pada anggaran pemerintah pusat," kata Esther saat dihubungi, Rabu (8/10).
Esther memprediksi jika pemotongan TKD dipaksa dilakukan tanpa panduan yang jelas, maka perekonomian daerah akan terhambat.
"Kalau pemotongan dilakukan, memaksa, maka, saya memprediksi pertumbuhan ekonomi daerah relatif terhambat. Perlambatan ekonomi akan terjadi," katanya.
Esther juga menekankan sebagian besar pemerintah daerah di Indonesia masih memiliki ketergantungan fiskal yang tinggi terhadap pemerintah pusat.
.jpeg)
