jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Umum Golkar Idrus Marham menyebut kritik rakyat terhadap DPR ialah hal wajar dalam iklim demokrasi yang diterapkan Indonesia.
Idrus berkata demikian menyusul aksi demonstrasi di depan Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, pada Senin (25/8/2025) yang menuntut DPR dibubarkan.
"DPR ada untuk masyarakat Indonesia. Kalau ada polemik, mari kita hadapi dengan arif dan bijaksana,” kata dia dalam keterangan pers yang diterima, Rabu (27/8).
Namun, eks Menteri Sosial itu menganggap seruan membubarkan DPR tidak realistis dan bisa menyesatkan.
Sebab, kata Idrus, seruan pembubaran DPR tidak bisa dilakukan, karena keberadaan parlemen diakui negara melalui UUD 1945.
"Saya menilai seruan tersebut tidak realistis dan berpotensi menyesatkan sebagian masyarakat,” ujarnya.
Hanya saja, Idrus memahami alasan kemarahan publik terhadap DPR. Gelombang kritik muncul terutama setelah beredar kabar mengenai kenaikan tunjangan legislator.
Terutama, setelah anggota DPR disebut menerima tunjangan perumahan mencapai Rp 50 juta perbulan.
