jpnn.com, JAKARTA - Kuota PPPK paruh waktu yang diusulkan pemda tidak 100 persen. Masih banyak honorer khususnya R3 yang tidak diusulkan pemda ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) dengan alasan sumber gajinya dari APBN.
Menurut Ketum Aliansi R2 R3 Indonesia Faisol Mahardika, jumlah honorer yang diusulkan Pemprov Jawa Timur untuk ditetapkan menjadi PPPK paruh waktu hanya 23.875.
"Data sudah bergerak untuk diproses pengajuan ke pusat. Sementara ini guru yang sudah selesai dikirim ke KemenPAN-RB, karena pengajuannya by name by address," terang Faisol kepada JPNN, Sabtu (16/8).
Dia mengungkapkan, jumlah honorer R3 yang tidak diusulkan sebanyak 2.300. Mayoritas R3 ini bekerja di Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air (Dinas PU SDA).
Sebenarnya, kata Faisol, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan Dinas PU telah membahas mengenai nasib 2.300 R3 yang bekerja di Dinas PU SDA.
"Kemarin (15/8) ada pertemuan antara BKD dan Dinas PU, tetapi masih belum selesai komunikasinya," ucapnya.
Sementara itu, R3 Dinas PU SDA Jawa Timur yang tidak diusulkan diangkat PPPK paruh waktu tengah menyiapkan aksi pada 19 Agustus nanti.
Diperkirakan massa yang akan turun sebanyak 2.500 orang. Mereka akan menuntut agar Pemprov Jatim mengusulkan R3 Dinas PU diusulkan menjadi PPPK paruh waktu.
