jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah diminta bersikap serius dalam menangani persoalan ketimpangan sosial yang memicu gelombang aksi demonstrasi di berbagai daerah di Indonesia.
"Ini terjadi karena ada perilaku-perilaku dari anggota DPR RI yang terlalu berlebihan dalam menanggapi, terutama terkait dengan kenaikan gaji dan juga pajak yang ditanggung oleh negara," Pakar kebijakan publik Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto Prof Slamet Rosyadi di Purwokerto, Sabtu (30/8).
Prof. Slamet menuturkan kemarahan karena masyarakat yang membayar pajak, tetapi tidak mendapatkan manfaatnya secara signifikan.
"Terkesan manfaat pajak tersebut hanya dinikmati oleh pejabat, sehingga memperbesar ketimpangan sosial," kata dia.
Oleh karena itu, kata dia, pemerintah harus menanggapi permasalahan tersebut secara serius dengan mempersempit kesenjangan sosial ekonomi melalui mekanisme subsidi atau program lain yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
Prof. Slamet juga meminta penanganan aksi unjuk rasa untuk lebih berhati-hati dalam menghadapi demonstrasi.
"Aparat penegak ketertiban harus hati-hati ketika menghadapi masalah. Jangan sampai justru melakukan blunder," kata Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Unsoed itu.
Dia mengatakan tindakan yang tidak sesuai prosedur di lapangan dapat menjadi bumerang bagi pemerintah seperti dalam unjuk rasa di Jakarta pada hari Kamis (28/8) yang menimbulkan korban jiwa justru membuat situasi semakin kompleks dan memicu eskalasi.
