jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah didesak segera melantik PPPK paruh waktu bulan ini. Sesuai target pemerintah, Oktober 2025 penataan honorer atau tenaga non-ASN harus tuntas.
"Kami minta pelantikan PPPK paruh waktu dilaksanakan Oktober. Jangan ada lagi penempatan PPPK paruh waktu jauh dari tempat tinggal asalnya," kata Ketua Aparatur Sipil Negara Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (ASN PPPK) Guru Provinsi Riau Eko Wibowo alias Ekowi kepada JPNN, Rabu (1/10).
Tidak hanya minta dua itu, Ekowi juga mendesak agar Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Rini Widyantini, Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Prof. Zudan Arif Fakrullah mengeluarkan regulasi soal seragam PPPK paruh waktu.
Seragam PPPK paruh waktu harus disamakan dengan PPPK penuh waktu dan PNS.
Masalah seragam sudah mencuat saat PPPK dan PNS dibedakan baju dinasnya. Nah, ini berlanjut dengan PPPK paruh waktu.
"PNS, PPPK, PPPK paruh waktu harus disamakan seragamnya, baju keki dan Korpri. Jangan ada diskrimimasi masalah seragam," terangnya.
Ekowi mengingatkan kepala BKN untuk memberikan kemudahan kepada PPPK paruh waktu dalam menyelesaikan administrasi. karena banyak yang susah mendapatkan sinyal internet.
Relokasi guru PPPK 2021/2022 dan 2023, menurut Ekowi, perlu dipercepat, karena banyak guru tidak mendapatkan jam mengajar.
