jpnn.com, JAKARTA - Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Esther Sri Astuti mengatakan pembatalan rencana pemotongan dana Transfer ke Daerah (TKD) bisa menjadi bumerang bagi pemerintah pusat.
Pasalnya, ruang fiskal yang dimiliki bakal makin terbatas.
Kondisi tersebut berpotensi menghambat optimalisasi program-program prioritas pemerintah pusat yang telah dicanangkan.
"Kalau rencana pemotongan TKD batal, ruang fiskalnya akan berkurang, sehingga program prioritas pemerintah, tidak bisa terdeliver dengan baik sesuai yang ditargetkan," ujar Esther saat dihubungi jpnn.com, Rabu (8/10).
Esther menjelaskan rencana pemotongan TKD sebelumnya diyakini menjadi salah satu upaya pemerintah untuk mengamankan anggaran agar program-program prioritas dapat berjalan sesuai rencana.
Salah satunya, kata Esther, program seperti Makan Gizi Gratis hingga Koperasi Merah Putih memerlukan alokasi dana yang tidak sedikit.
"Ini kan melakukan pemotongan anggaran, agar bisa problem pemerintahnya ter-deliver. Program prioritas pemerintah kan, ada MBG, koperasi merah putih, itu kan angkanya cukup fantastis," katanya menjelaskan.
Esther juga menyoroti penerimaan negara saat ini belum menunjukkan peningkatan yang signifikan.
