kalsel.jpnn.com, BANJARMASIN - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menginisiasi upaya mempercepat penanganan kawasan permukiman kumuh, melalui Rapat Koordinasi (Rakor) Penerapan Collaborative Government dalam Penataan Kawasan Permukiman Kumuh.
Plt Kepala Dinas Perkim Provinsi Kalsel Mursyidah Aminy menegaskan pentingnya sinergi antarlevel pemerintahan dalam menuntaskan persoalan kawasan kumuh yang masih menjadi tantangan di sejumlah daerah di Kalsel.
“Rakor kali ini merupakan upaya bersama untuk menyamakan pemahaman terkait penanganan kawasan kumuh di Provinsi Kalimantan Selatan. Kami berkomitmen mewujudkan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan,” kata Mursyidah, di Banjarbaru, Senin.
Dia menyebut melalui kegiatan ini, Dinas Perkim Kalsel berharap program peningkatan kualitas dan penanganan kawasan kumuh dapat terintegrasi secara optimal, sehingga mampu menciptakan lingkungan yang lebih tertata, sehat, dan layak huni bagi masyarakat Banua.
Kegiatan ini menghadirkan narasumber dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), serta Dinas Perkim Provinsi Jawa Barat, yang membagikan pengalaman dan strategi sukses dalam penanganan kawasan kumuh secara kolaboratif.
Rakor juga diikuti oleh perwakilan Dinas Perkim kabupaten/kota se-Kalimantan Selatan, yang diharapkan mampu membawa hasil koordinasi ini menjadi langkah nyata di lapangan.
Sebelumnya, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kalimantan Selatan juga meningkatkan kualitas permukiman kawasan kumuh di bantaran sungai melalui sosialisasi Bersama Wujudkan Permukiman Layak dan Sehat di Bantaran Sungai.
Ketua I Bidang Pembinaan Karakter Keluarga TP PKK Provinsi Kalimantan Selatan, Masrupah Syarifudin menekankan keluarga memiliki peran sentral dalam menciptakan perubahan lingkungan.
