jpnn.com, KUPANG - Deputi Koordinasi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Pelindungan Pekerja Migran Kemenko PM, Leontinus Alpha Edison, menuturkan kebijakan yang efektif hanya bisa lahir dari pemahaman mendalam atas aspirasi dan tantangan nyata yang dihadapi masyarakat di lapangan.
Hal ini disampaikannya setelah kegiatan "Berdaya Bersama Kupang" yang digelar di Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), dan mempertemukan Kemenko PM dengan ratusan pelaku ekonomi kreatif, gig workers, usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), serta tokoh komunitas dan lintas agama.
“Pemerintah sebagai penyelenggara negara tidak bisa merumuskan kebijakan dari menara gading. Kami di Kemenko PM percaya bahwa kebijakan yang efektif lahir dari percakapan yang tulus dan terbuka dengan masyarakat,” ujar Leontinus.
“Setiap kelompok, mulai dari pelaku UMKM di desa, pekerja kreatif di kota, hingga tokoh komunitas, memiliki aspirasi dan tantangan unik. Tugas kami sebagai penyelenggara negara adalah mendengar, memahami, dan menerjemahkannya menjadi program yang relevan dan solutif," serunya.
Leontinus menjadikan acara di Kupang sebagai contoh nyata bagaimana dialog menjadi jembatan antara pemerintah dan warga.
“Dari dialog di Kupang, kami mendapatkan masukan langsung mengenai tantangan yang dihadapi gig workers dan pelaku ekonomi kreatif, seperti kebutuhan akan kejelasan status kerja, akses terhadap perlindungan sosial seperti BPJS Ketenagakerjaan, hingga standarisasi keterampilan agar bisa bersaing di pasar global,” jelasnya.
Masukan-masukan inilah yang menurutnya memperkaya proses perumusan regulasi dan program pemerintah agar lebih tepat sasaran.
Dia menambahkan, pendekatan dialogis memastikan bahwa program pemerintah tidak bersifat top-down, melainkan kolaboratif dan partisipatif.
