jpnn.com, JAKARTA - Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda menilai langkah Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution yang meminta truk asal Aceh berpelat BL diganti menjadi pelat BK merupakan hal yang wajar dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).
Dia menyebutkan hal serupa terjadi di banyak tempat.
"Fenomena ini kan sebetulnya ada di banyak tempat. Daerah sekarang sedang berikhtiar sekuat tenaga untuk meningkatkan penerimaan atau pendapatan daerahnya," kata Rifqinizamy kepada wartawan, Rabu (1/10).
Dia menjelaskan bahwa pajak kendaraan bermotor menjadi salah satu sumber utama pendapatan pemerintah daerah.
Oleh karena itu, kendaraan operasional perusahaan perlu menggunakan pelat nomor sesuai domisili dan wilayah operasinya agar pajak tetap masuk ke daerah tersebut.
"Tentu secara administratif kan harus bernomor polisi setempat agar nanti begitu perpanjangan bayar pajak itu di tempat itu. Jadi, menurut pandangan saya, itu hal yang normal sebetulnya. Hal yang wajar bagi sebuah daerah," lanjutnya.
Politikus NasDem itu mengungkapkan bahwa kebijakan tersebut tidak hanya terjadi di Sumut.
Dia mencontohkan langkah serupa juga dilakukan oleh Gubernur Riau Abdul Wahid.
