jpnn.com - Aliansi Jurnalis Independen (AJI) menyatakan bahwa kebebasan pers merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hak asasi manusia dan fondasi utama demokrasi.
Sekretaris Jenderal AJI Bayu Wardhana menyampaikan bahwa jurnalisme memiliki peran strategis sebagai penjaga transparansi dan akuntabilitas pemerintah, sehingga ruang kebebasan bagi jurnalis perlu dijaga oleh seluruh pihak, khususnya aparat negara.
Menurut Bayu, kebebasan pers bukan hanya hak jurnalis, tetapi juga hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar dan berimbang.
"Hal ini sesuai dengan Pasal 4 Ayat (3) UU Pers yang menyatakan bahwa pers berhak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan informasi," kata Bayu dalam keterangannya, Jumat (3/10).
Dia mengatakan jika jurnalis terhambat dalam menjalankan tugasnya yang paling dirugikan adalah masyarakat karena kehilangan akses informasi publik.
AJI menyoroti sejumlah kasus yang memperlihatkan tantangan terhadap kebebasan pers, termasuk pencabutan kartu identitas peliputan Istana terhadap jurnalis CNN Indonesia, Diana Valencia, setelah mengajukan pertanyaan terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Menurut Bayu, tindakan itu bisa menimbulkan kesan pembatasan kerja jurnalistik, padahal Pasal 4 ayat (2) UU Pers menegaskan bahwa pers tidak boleh dikenakan penyensoran atau pembredelan.
"Selain itu, masih banyak jurnalis yang menghadapi risiko di lapangan. Contohnya, jurnalis Antara, Bayu Pratama, mengalami kontak fisik saat meliput unjuk rasa di DPR pada Agustus 2025, jurnalis Kompas.com, Adhyasta Dirgantara mendapat tekanan verbal setelah wawancara dengan Panglima TNI, serta kantor Tempo yang menerima teror berupa benda mencurigakan kepada salah satu wartawannya," lanjutnya.
